Gugatan Pemilik Miras Ilegal di Papua Dikabulkan

Jayapura: Pengadilan Negeri Jayapura mengabulkan gugatan praperadilan perusahaan PT Sumber Makmur Jayapura (PT SMPJ) terhadap Pomdam XVII/Cendrawasih. TNI dinilai bersalah lantaran menyita dua kontainer berisi 1.200 minuman keras (miras) ilegal milik PT SMJP.

Kapendam XVII/Cen Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengatakan, putusan praperadilan dibacakan pada Jumat, 21 September di PN Klas I A Jayapura. Dalam kasus ini, Pomdam XVII/Cendrawasih menjadi termohon 1 dan Satpol PP Jayapura sebagai termohon 2.

“Putusan sidang PN tersebut menyatakan perbuatan termohon 1 adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), serta menolak ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon,” kata Aidi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 22 September 2018.

Hakim praperadilan juga memerintahkan Satpol PP Jayapura segera mengembalikan miras ilegal milik PT SMPJ, serta memerintahkan kepada dua tergugat membayar biaya perkara. Aidi kecewa atas putusan ini. Ia menilai hakim tunggal praperadilan tidak mempertimbangkan kelemahan gugatan yang ada dalam berkas penolakan yang telah dijabarkan TNI.

“Pemohon tidak dapat menunjukan bukti surat asli, Surat Izin Tempat Usaha nomor :503/05440/PM & PTSP masa berlaku hingga 23 September 2018 dan 23 September 2019,” jelas Aidi.

Aidi juga menilai PT SMJP tidak dapat menunjukan bukti surat yang asli dari Surat Penunjukkan Sub-Distributor dari PT Sinar Makmur Timur Distibutor Nomor: 006/SPP/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017. PT SMJP juga tidak dapat menunjukkan Surat Penunjukan dari PT Delta Jakarta Tbk sebagai Distributor No. 010/L.SP-Distributor/Dirs/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

“Ironis, saat Kodam berupaya membantu menegakkan aturan, menyelamatkan orang kepentingan bahkan masa depan orang  banyak dari kejahatan peredaran miras ilegal, malah digugat,” ungkapnya.

Aidi menjelaskan sikap Pomdam yang menyita ribuan botol miras ilegal itu semata guna menyelamatkan warga Papua dari bahaya yang ditimbulkan miras. Langkah itu juga mengacu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua dan pakta integritas yang diteken hampir seluruh pejabat di Papua.

“Namun ternyata Perda Provinsi Papua hanya sekedar retorika tanpa makna, nyatanya tidak bisa dipakai atau diaplikasikan di lapangan,” ucap alumni Akmil 1996 ini.

Menurut dia, masalah miras di Papua adalah tanggung jawab bersama. Ia khawatir putusan ini akan berdampak terhadap peredaran miras ilegal di Papua pada masa mendatang. 

“Jika seperti ini, barang ilegal yang di depan mata tidak perlu lagi diendus, diintai, di sweeping dan lain sebagainya. Atau apakah aparat yang berwewenang hanya membiarkan barang tersebut beredar bebas ke masyarakat?” kata Aidi.

(AGA)