Komite I Usulkan Otsus Aceh Berlaku Selamanya

Jakarta: Komite I DPD RI mengusulkan agar Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh berlaku selamanya. Otsus di Aceh akan berakhir pada 2027.

Usulan itu diungkapkan oleh Anggota Komite I DPD RI Fachrul Razi saat memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Aceh. Fachrul menyebutkan, usulan diajukan untuk mewujudkan kesetaraan pembangunan dan pelayanan di Provinsi Aceh. 

“Evaluasi yang dilakukan Komite I tidak untuk menilai plus minus Otsus Aceh, melainkan untuk memastikan keberlanjutan otsus menjadi otsus selamanya,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Oktober 2018.

Fachrul menilai otsus menjadi solusi persoalan yang terjadi di Aceh, khususnya dalam bentuk asimetris desentralisasi. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan otsus harus menjadi prioritas pemerintah, dari pusat sampai daerah.

“Pelaksanaan otsus hingga 20 tahun bukan isu yang harus kita perdebatkan sekarang, namun exit strategy menuju Otsus Jilid II, dengan estimasi waktu selamanya, yaitu selama ada NKRI ini. Dana Otsus Aceh tetap ada. Jika sekarang 2 persen, kenapa ke depan tidak meningkat 2,5 persen hingga 3 persen, itu bergantung lobi politik dan pendekatan ke pusat,” ucapnya.

Fachrul menyebutkan, usulan tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah dan menuai respons positif. “Ada lampu hijau dari pusat untuk mendukung hal ini. Hanya saja bagaimana menyiapkan blue print dan rencana strategi otsus ke depan,” kata Fachrul Razi.

Namun demikian, Otsus Aceh yang sudah berjalan masih butuh perbaikan. Terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur, penataan birokrasi, pemberantasan kemiskinan dan penyediaan layanan pendidikan, serta kesehatan.

Sementara itu, Senator Lahabato meminta Pemda Aceh untuk menyampaikan secara terbuka pengalaman selama pelaksanaa Otsus di Aceh ini.

“Sebagai wakil daerah tentu kami berharap pemda menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan kendala apa yang dirasakan pelaksanaannya. Kami juga akan mendorong pemerintah agar proaktif terhadap daerah,” ucap senator asal Maluku Utara ini.

Senada dengan Lahabato, Senator Nurmawati menyoroti pentingnya evaluasi dalam mendorong keberlanjutan pelaksanaan Otsus. Terutama untuk mengejar ketertinggalan daerah. 

Di lain pihak, Sekda Aceh Dermawan  mengakui implementasi Otsus di Aceh perlu ditingkatkan. Saah satu kendala implementasi terletak pada regulasi. Hingg saat ini baru lima dari sembilan Peraturan Pemerintah (PP) yang disahkan. 

Dermawan berharap perlu penegasan dan komitmen pemerintah agar PP turunan UUPA terselesaikan tanpa mengurangi kewenangan dan kekhususan Aceh. 

Dia juga mendukung inisiasi DPD RI dalam rangka menyusun dana otsus diterapkan selamanya. Hal itu perlu dilakukan untuk kepentingan rakyat Aceh pada masa yang akan datang.

Kunjungan kerja dalam rangka evaluasi  otsus ditutup dengan komitmen dan penegasan Senator Fachrul Razi selaku Pimpinan Komite 1 untuk melanjutkan pelaksanaan Otsus di Aceh dan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan 4 PP yang belum selesai, serta lebih berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat Aceh melalui otsus. 

(ROS)