Sulut Akomodir Guru Non-PNS Lewat SK THL

Manado: Pemerintah Sulawesi Utara menerapkan kebijakan untuk mengakomodir guru non-PNS di tingkat SMA dan SMK. Aturan itu tercantum dalam surat (SK) keputusan Gubernur Sulut tentang pengangkatan guru Tenaga Harian Lepas (THL).

Kepala Dinas Pendidikan Sulut Grace Punuh menjelaskan, SK guru THL yang dikeluarkan setiap tahun itu untuk menjamin kesejahteraan para guru non PNS.

“Bapak Gubernur sudah sangat memperhatikan kesejahteraan guru THL. Oleh karena itu, pengangkatan guru non-PNS tak bisa lagi sembarangan,” kata Grace di Manado, Selasa, 16 Oktober 2018.

Grace mengaku saat ini gaji guru THL setara Upah Mininum Provinsi (UMP) sebesar Rp2,8 juta. Hal ini, lanjut dia, untuk mengatasi permasalahan guru yang masih mendapat upah rendah.

“Dulu itu banyak guru non PNS yang digaji hanya Rp500 ribu per bulan. Sekarang sudah tidak bisa lagi,” ungkapnya.

Grace mengakui pihaknya masih mendapat laporan terkait guru non-PNS yang mendapat upah rendah. Grace menuding hal itu kesalahan kepala sekolah yang secara sepihak mengangkat tenaga guru tanpa izin Pemprov Sulut.

“Ini yang kami sementara benahi. Karena memang belum semua guru non-PNS yang terakomodir dalam SK tersebut,” teranya.

Makanya, menurut Grace, Gubernur Sulut Olly Dondokambey telah mewanti-wanti seluruh kepala sekolah agar tidak mengangkat guru, khususnya di SMK/SMA, tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Sulut.

“Karena itu menjadi sebab mengapa mereka dibayar rendah. Jangan ada kepala sekolah yang menjanjikan sesuatu kepada mereka tanpa ada kejelasan. Sudah pasti ada sanksinya,” tegasnya.

Pemprov Sulut telah memperkerjakan 1.930 guru THL dengan anggaran Rp78 miliar yang diambil dari APBD 2018. “Bisa saja berubah tergantung kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” imbuhnya.

(SUR)